- by Redaksi 2
- 22 Oktober 2025
NGO Bogor Ajak Media dan Pemkab Perkuat Sinergi
Kabupaten Bogor, WartaKarya - Ketua NGO Kabupaten Bogor, Rizwan Riswanto, menyampaikan pandangan menyejukkan terkait keluhan sejumlah wartawan mengenai kurangnya sinergi antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia menilai, media dan pemerintah sejatinya merupakan mitra strategis dalam membangun transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik.
“Wartawan adalah bagian penting dalam proses pembangunan. Tanpa media, informasi publik tidak akan tersampaikan secara luas dan objektif. Karena itu, sinergi antara insan pers dan pemerintah harus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati,” ujar Rizwan, Rabu (22/10/2025).
Rizwan juga meluruskan pemberitaan terkait kegiatan paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang sempat dikaitkan dengan Bupati. Ia menjelaskan bahwa rapat paripurna merupakan agenda resmi lembaga legislatif (DPRD), bukan kegiatan langsung Bupati.
“Perlu diluruskan bahwa rapat paripurna bukan kegiatan Bupati, melainkan kegiatan DPRD. Pemerintah daerah hadir sebagai undangan resmi, sehingga tidak tepat jika kegiatan itu dikaitkan sepenuhnya dengan kebijakan komunikasi Bupati,” jelasnya.
Menurutnya, situasi ini sebaiknya dijadikan momentum memperkuat literasi publik tentang tata kelola pemerintahan daerah. “Pers berperan penting menjelaskan pembagian fungsi antara eksekutif dan legislatif agar tidak timbul persepsi keliru di masyarakat,” tambahnya.
Rizwan menegaskan, NGO Kabupaten Bogor Bersatu (NGO KBB) mendorong kolaborasi positif antara media dan pemerintah daerah untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Ia juga menyebut Bupati Bogor, Kang Rudy Susmanto, memiliki komitmen kuat terhadap kemitraan dengan media.
“Jika ada kendala teknis di lapangan, sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan koordinasi, bukan dengan prasangka,” ujar Rizwan.
Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menyampaikan kritik dan informasi. “Kritik tetap perlu, tapi harus disampaikan secara proporsional dan berbasis fakta. Pers dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk memberikan edukasi publik, bukan menimbulkan ketegangan,” pungkasnya. **(Rudi Erik)
